Untuk memeriksa klaim tersebut, Tempo mengakses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia, Italia, Administrative Justice Council for the Region of Sicily, 16 March 2022, Order no. 351/2022. Putusan yang telah dialih ke bahasa Inggris itu dipublikasikan di situs Covid19litigation.org, situs database putusan hukum terkait dengan Covid-19 yang dikelola University of Trento.
Dalam amar putusan tersebut, hakim tidak memutuskan bahwa undang-undang yang mengatur vaksinasi wajib adalah inkonstitusional. Fakta yang tertulis, hakim menangguhkan persidangan hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi setelah mengirimkan dokumen ke Mahkamah.
“Karena hakim telah mengirimkan dokumen ke Mahkamah Konstitusi yang meragukan ketidakabsahan ketentuan yang memberlakukan persyaratan vaksinasi, persidangan ditangguhkan hingga ada keputusan Mahkamah,” demikian petikan yang tertulis dalam kesimpulan umum amar putusan hakim Pengadilan Administratif Campania, Naples, Italia Maria Abbruzzese.
Sidang tersebut bermula dari gugatan seorang mahasiswa Ilmu Keperawatan di Universitas Palermo yang dilarang mengikuti pelatihan magang karena tidak divaksin COVID-19. Dia menolak divaksin karena pernah terinfeksi Covid-19 dan dapat menimbulkan risiko kematian yang serius. Sementara Aturan wajib vaksin bagi pekerja di bidang medis dan kesehatan telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang n. 44/2021. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi individu di tempat kerja, pasien serta layanan kesehatan.
Dijelaskan lebih rinci dalam situs Covid19litigation.org pada 30 Maret 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021.
Pengadilan tata usaha negara bertanya kepada Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan persyaratan konstitusional tentang undang-undang terkait vaksin yang memaksakan keseimbangan antara manfaat kolektif yang berasal dari vaksinasi wajib dan individu. Pembatasan hak untuk menentukan nasib sendiri harus sepenuhnya dibenarkan oleh perlindungan kesehatan kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Italia (Putusan 5/2018).
Pengadilan bagaimanapun menyoroti perbedaan antara prinsip-prinsip yang terkait dengan vaksinasi wajib di waktu biasa dan mereka dalam keadaan darurat pandemi. Hakim PTUN Sisilia meminta Mahkamah Konstitusi untuk merevisi kriteria vaksinasi wajib di masa pandemi terutama terkait dengan farmakovigilans dan pemantauan terkait vaksin yang tunduk pada otorisasi bersyarat.
Klaim pernyataan Efek Samping Fatal Terlalu Berisiko
Tempo tidak menemukan dalam amar putusan hakim yang menyebut efek samping fatal terlalu berisiko atau fatal side effects’ too risky. Dalam amar putusan yang tertulis menyebutkan bahwa pengadilan berpendapat dengan mempertimbangkan ketidakpastian umum tentang efek samping, pihak administratif harus diminta untuk memantau agar memastikan efek negatif yang terkait dengan vaksinasi terdeteksi dengan cepat dan efektif. Kurangnya koleksi (data) semacam itu mengarah pada profil otonom atas ketidakwajaran dan membuat orang meragukan administrasi yang baik dan benar.
“The Court holds in this respect that, in consideration of the general uncertainty about the side-effects, an appropriate monitoring regime should be required of the administration to ensure that collateral negative effects related to vaccination are promptly and effectively detected. The lack of such collection leads to an autonomous profile of unreasonableness and makes one doubt good and correct administration.”
Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mempertanyakan kepada Mahkamah Konstitusi apakah vaksinasi wajib didasarkan pada bukti ilmiah yang cukup, apakah kewajiban untuk menginformasikan mereka yang tunduk pada vaksinasi wajib didefinisikan secara memadai dan, apakah rezim pemantauan yang tepat diperlukan untuk administrasi agar memastikan bahwa efek negatif kolateral vaksinasi segera dan terdeteksi secara efektif.
Menurut pengadilan, aturan tentang vaksinasi wajib harus ditinjau secara terus menerus mengingat evolusi pengetahuan medis dan ilmiah serta undang-undang harus mengatur tindakan pencegahan dan mitigasi terkait dengan efek vaksin.