Oleh: Sri Astuty
Abstrak: Policy brief ini disusun berdasarkan riset yang telah dilakukan di wilayah Samarinda Kalimantan Timur pada tahun 2023. Policy brief ini melihat pada pentingnya sinergi dan kolaborasi pelbagai pihak dalam menangani pelbagai ragam misinformasi dan disinformasi yang terjadi pada lokalitas di Kalimantan Timur. Policy brief ini sebagai bahan pertimbangan untuk pemangku kepentingan KPU, Bawaslu, organisasi media, pemerintah, dan masyarakat di Kalimantan Timur. Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan ragam hoaks lainnya menjadi isu sentral di Kalimantan Timur yang turut serta menjadi pemicu kerawanan Pemilu sebagaimana pemetaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Bawaslu.
Kolaborasi dalam penanganan isu SARA dan hoaks tidak dapat dilakukan secara parsial, membutuhkan perencanaan dan komitmen seluruh pihak terutama berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi. Kerawanan Pemilu 2024 di Kalimantan Timur secara umum dapat dipicu oleh hal yang berkaitan dengan persoalan etnis dan agama. Selain itu persoalan hoaks, politik uang (money politic), dan juga dinamika politik lokal serta politik identitas juga turut menjadi faktor penentu kerawanan lainnya. Penangangan isu SARA dan hoaks membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensi dengan memperhatikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kalimantan Timur.
Dominasi Suku Banjar, Dayak, dan Bugis dengan keragaman agama yang dianut yaitu Islam dan Kristen memerlukan tingkat toleransi dan penghargaan yang tinggi atas perbedaan yang dimiliki tersebut. Hal ini tercermin bahwa kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur masih sangat terjaga dengan baik, tidak terdapat gesekan-gesekan, namun demikian apabila tidak dirawat dari akar rumput secara masif, maka gesekan-gesekan kecil ini dapat menjadi pemicu pergolakan baik ringan maupun berat. Selain itu, isu hoaks kesehatan berkaitan dengan HIV/AIDS dan hoaks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur juga perlu untuk mendapat catatan. Persoalan isu kesehatan dan kebijakan pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal ini perlu penanganan dengan meningkatkan pemahaman bersama termasuk peningkatan kemampuan literasi digital terutama kompetensi digital culture melalui program edukasi maupun program pelatihan cek fakta untuk masyarakat dan seluruh pihak terkait di Kalimantan Timur.
Link download: https://cekfakta.com/download/PB/6.Policy-Brief-Samarinda.pdf