KOMPAS.com – Sebuah unggahan di media sosial diklaim menampilkan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Israel roboh saat para pejabat membahas pengambilalihan wilayah Gaza.
Namun, setelah ditelusuri video itu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI).
Video yang diklaim menampilkan gedung MPR Israel roboh saat para pejabat membahas pengambilalihan wilayah Gaza dibagikan di Facebook, misalnya oleh akun ini, ini, ini, dan ini.
Dalam video itu, terlihat sebuah bangunan yang tiba-tiba roboh dan menimpa sejumlah orang. Salah satu akun menulis keterangan sebagai berikut:
KEMENANGAN TIDAK HARUS DG PERANG
detik-detik gedung MPR Israel rubuh saat rapat paripurna membahas tentang ambil alih GazaPERTOLONGAN ALLAH BANYAK CARA
banyak pejabat tinggi negara Israel yang matiHUKUM ALAM BERLAKU
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim gedung MPR Israel roboh saat membahas pengambilalihan wilayah GazaPenelusuran Kompas.com
Berdasarkan penelsuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid soal gedung MPR Israel roboh dan menimpa sejumlah pejabat.
Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan video identik dengan unggahan akun TikTok ini.
Dalam unggahan terdapat keterangan bahwa video itu adalah gedung di Venezuela yang roboh karena gempa bumi.
Namun, video tersebut bukanlah peristiwa nyata. Pengunggah video melabeli konten itu sebagai hasil rekayasa AI.
Konten itu merekayasa foto di laman Fox News ini yang diunggah pada 2017.
Keterangan dalam foto aslinya menyebut peristiwa itu adalah momen ketika anggota parlemen oposisi di Venezuela mengangkat tangan untuk menyetujui pengaktifan prosedur pemecatan hakim Mahkamah Agung.
Hal itu dilakukan saat sidang Majelis Nasional di Caracas pada 5 April 2017.
Adapun pada 2017 terjadi ketegangan politik di Venezuela usai Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan kewenangan parlemen yang dikuasai oleh oposisi.
Dikutip darI The Guardian, Mahkamah Agung yang pro terhadap pemerintah mengambil alih kekuasaan legislatif dari kongres yang dikendalikan parlemen oposisi.
Saat itu, para hakim memutuskan bahwa para anggota parlemen melakukan penghinaan terhadap pengadilan karena mereka menghambat upaya pemulihan ekonomi saat terjadi krisis.