Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) di bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, mengunggah video pernyataan terkait aksi aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang memprotes pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Hotel Fairmont, Sabtu, 15 Maret 2025.
Deddy menyebut bahwa tindakan aktivis tersebut bukan bagian dari kritik melainkan tindakan melanggar hukum. “…..namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi,” kata dia dalam video yang diunggah di Instagram DC_Kemhan [arsip], 16 Maret 2025.
Selanjutnya, Deddy mengatakan bahwa rapat revisi UU TNI tersebut tidak membahas Dwifungsi TNI. “Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah berkali-kali menegaskan kalau ditanya juga bahwa dwifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu, arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada.”
Artikel ini akan memverifikasi dua hal mengenai pernyataan Deddy tersebut:
1) Benarkah tindakan aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil yang memprotes rapat Komisi 1 dan Pemerintah di Hotel Fairmont melanggar hukum dan mengancam demokrasi? 2) Benarkah rapat revisi UU TNI tidak membahas Dwifungsi TNI yang sudah lama dikubur?