SEBUAH infografis beredar di X atau Twitter [arsip] yang berisi beberapa narasi tentang revisi UU TNI, misalnya dikatakan revisi UU itu tidak mengembalikan Dwifungsi ABRI yang dahulu diterapkan di masa Orde Baru.
Selain itu disebutkan UU itu tidak memberi ruang jabatan sipil pada prajurit aktif, kecuali di 15 kementerian dan lembaga. Serta larangan berbisnis untuk prajurit aktif yang tetap dipertahankan dari peraturan sebelumnya.
Namun benarkah tiga klaim tentang revisi UU TNI yang ada dalam narasi tersebut?