KOMPAS.com – Sebuah video yang diunggah di media sosial diklaim menampilkan sejumlah warga Surabaya berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Agustus 2025.
Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu keliru dan perlu diluruskan.
Sebagai konteks, pada Senin (25/8/2025) sejumlah masyarakat melakukan aksi demonstrasi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI ditengah sulitnya kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Video yang diklaim menampilkan sejumlah warga Surabaya berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi menuntut pembubaran DPR dibagikan di Facebook, misalnya oleh akun ini, ini, dan ini.
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan sejumlah orang dengan kendaraan memenuhi jalan raya. Narasi dalam video yakni sebagai berikut:
Seruan Ajakan Demo 25 Agustus 2025
Warga Surabaya Berangkat Ke Jakarta Ikut Demo Bubarkan DPR
Kalian Dimana, Dari Mana, Jangan Biarkan Saudara Kita Berjuang Sendirian Semangat 45 Membara
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim sejumlah warga Surabaya berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi menuntut pembubaran DPR
Penelusuran Kompas.com
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Kompas.com menggunakan Yandex, diketahui bahwa video itu sudah beredar sejak tahun 2024.
Adapun video identik dengan unggahan akun TikTok ini.
Dalam keterangannya, video itu menampilkan konvoi yang dilakukan oleh Bonek yang merupakan suporter Persebaya Surabaya.
Video diberi keterangan: “Pov: ketika persebaya juara dan bonek bonita merayakan bersama.”
Jadi dapat disimpulkan bahwa video itu tidak terkait dengan aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR di Jakarta.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pada Senin (25/8/2025) sejumlah masyarakat telah berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi.
Massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” turun ke jalan untuk menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.